Pakta Integritas

Untuk tetap memupuk komitmen terhadap nilai-nilai Kementerian Keuangan di kalangan pegawai DJP, salah satu caranya adalah dengan dilakukannya penandatanganan pakta integritas setiap tahun. Penandatangan Pakta Integritas tahun 2015 ini telah dilaksanakan KPP Pratama Bojonegoro. Tampak berikut ini adalah dokumentasinya.

Isi Komitmen Bersama

Isi Komitmen Bersama Pegawai KPP Pratama Bojonegoro

Untuk mewujudkan visi dan misi secara maksimal, kami berkomitmen :

Bekerja tanpa diawasi

Bertanggung jawab tanpa diminta

Disiplin tanpa dipaksa

Peduli tanpa disuruh

Sumpah Pemuda, 28 Oktober

Pertama:
Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah air Indonesia.

Kedoea:
Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.

Ketiga:
Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Visi dan Misi KPP Pratama Bojonegoro

Visi dan Misi DJP

Kode Etik DJP : LARANGAN

Kode Etik DJP : KEWAJIBAN

SYAIR LAGU : Jinggle Pajak

SEIRING DENGAN HENTAK GERAKNYA WAKTU

INDONESIAKU KIAN MENAPAK MAJU 

BEKERJA DAN BERKARYA MEMBANGUN NEGERI 

MENUJU MASA DEPAN DENGAN LANGKAH PASTI

BERPERANLAH SERTA MEMAJUKAN NEGARA

MEMBAYAR PAJAK BUKTI PEDULI PADA SESAMA

SELALU KUBANGGA JADI WARGA YANG BERGUNA

MENATAP INDONESIAKU JAYA SELAMANYA

SYAIR LAGU : Membayar Pajak

Ciptaan : Bono

MARI KITA LIHAT DI SEKITAR KITA

BETAPA INDAH BUMI INDONESIA

JANGANLAH LUPA ‘TUK SELALU BERSYUKUR

PADA TUHAN ATAS NIKMATNYA

Berita Foto : Formasi D J P

DJP, Semangatnya tidak mudah luntur. Semangat DJP !

D - Dedikasi yang optimal

J  - Jujur dalam mengemban amanah

P - Pantang menyerah

Syair Lagu Pajak : KINI KUTAHU

Kini Kutahu Pajak

Dari Kita Untuk Kita

Agar Kita Sejahtera

Kini Kutahu Mengapa

Dirimu Selalu Taat

Baktikan Pajakmu Demi Negara

KOMITMEN

Suatu janji untuk mewujudkan DJP bersih bukanlah hal yang ringan. Karena hal tersebut membutuhkan komitmen dari seluruh pegawai dan pemangku kepentingan. Sebagaimana nilai yang telah ditanamkan yang mengindikasikan perilaku jujur dan amanah. Jujur untuk menjaga martabat organisasi dan pegawai DJP. Dan terpercaya karena memiliki sangka baik dan saling menghormati. 

Berita Foto

Tampak Kepala KPP Pratama Bojonegoro, Bapak Rachmawan, bersama para pejabat eleson IV dalam deklarasi "DJP Bersih di Tangan Kita"

Deklarasi DJP Bersih

Cakti Buddhi Bhakti

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki lambang atau logo yang dipergunakan sebagai simbol internal, yaitu : CAKTI BUDDHI BHAKTI. Ini diambil dari Bahasa Sansekerta yang berarti dengan segala kekuatan, tenaga, dan pikiran dan dengan budi yang luhur, kami berbakti kepada negara.

Sedangkan arti secara keseluruhan adalah :

DJP sebagai aparatur Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila mempunyai tugas dalam bidang Perpajakan dan dalam melaksanakan fungsinya memungut dan memasukkan pajak ke dalam Kas Negara berusaha dengan segala daya upaya agar fungsi pajak, baik budgeter maupun mengatur, dapat terlaksana sebaik-baiknya berdasarkan Tridharma Pemajakan dengan memperhatikan tingkat conyunctuur guna mencapai masyarakat adil dan maknur, materiil dan spirituil, sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar 1945.

Diskripsi logo dimaksud adalah sebagai berikut :

1.    Perisai berbentuk segi lima, melukiskan Negara Pancasila Republik Indonesia.

2.    Sayap berkembang yang berbulu lima menunjukkan kemegahan Negara, sebagai pendorong para pegawai Direktorat Jenderal Pajak menjalankan tugasnya dengan bertujuan memelihara tetap berkembangnya sayap Negara.

3.    Bejana emas melambangkan tempat pengumpulan uang negara.

4.    Libra dengan Padi dan Kapas :

Ø  Libra melukiskan keadilan.

Ø Padi tujuh belas butir dan delapan kelompok bunga kapas melukiskan cita-cita kemakmuran Negara.

5.    Tiga gelombang melukiskan bahwa DJP dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Tridharma Pemajakan. Gelombang diartikan bahwa fiskus mengatur dan memperlunak conyunctuur.

Tridharma Pemajakan yaitu:

1.    meliputi seluruh subjek pajak;

2.    objek pajak yang semestinya;

3.       tepat pada waktunya.

Puisi Tentang Pajak

KAMI BANGGA BAYAR PAJAK

Kami anak Indonesia, Bangga Bayar Pajak

Kami bukan pahlawan kemerdekaan

Kami warga dengan segenap pengorbanan

Berkorban untuk membangun Negara

Pajak, kau adalah kebanggaanku

kau bagian dari perjalanan sejarah bangsaku

Sumbangsihmu yang tanpa henti

Telah membangun dan mesejahterakan negeri

Sebarkan kasih dan pelayananmu ke seluruh negeri

Jangan setengah-setengah

Terjang semua hambatan ini

Demi kesinambungan pembangunan

Pajakku,,aku akan selalu dibelakangmu

Menjadi pejuang-pejuangmu

Menjadi lebah seperit filosofimu

Tuk selalu setia dan taat membayar pajakku

Demi Negaraku, Bangsaku, keluargaku

Apa kata dunia

Aku dan kawan-kawanku

Selalu taat BAYAR PAJAK

KPP PRATAMA BOJONEGORO MENUJU ZONA INTEGRITAS WBK/WBBM

Untuk menciptakan Indonesia Bebas Korupsi berbagai langkah telah dilakukan, salah satunya adalah dengan memberikan predikat Wilayah Bebas Korupsi kepada sejumlah Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah.

            Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK), sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, pada tahun 2014 KPP Pratama Bojonegoro diusulkan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

            Dengan pendampingan dari Tim Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI, Setjen DJP (organta) dan KITSDA KP DJP, serta Tim dari Kanwil DJP Jawa Timur II, KPP Pratama melakukan berbagai persiapan dengan melaksanakan 20 Program Pencegahan Korupsi (indikator proses) dan 8 Indikator Hasil. Untuk kelancaran program tersebut, Kepala KPP Pratama Bojonegoro membentuk Tim Program Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan mengeluarkan Keputusan Nomor KEP-617/WPJ.24/KP.05/2014 tanggal 10 Maret 2014.

            Kerja Tim dimulai, seluruh dokumen yang diperlukan dicetak, dikumpulkan dan didiskusikan bersama. Selain itu beberapa hal atau kegiatan yang belum dilaksanakan berdasarkan indikator yang dinilai, KPP Pratama Bojonegoro harus melaksanakan hal tersebut sampai dengan batas waktu penilaian.

            Kepala KPP Pratama Bojonegoro, Bapak Rachmawan, terlibat langsung pada penyiapan indikator-indikator yang dinilai, sehingga semangat kami pun tetap terpacu. Indikator Proses yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1.    Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas

2.    Pemenuhan Kewajiban LHKPN

3.    Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja

4.    Pemenuhan Kewajiban Laporan Keuangan

5.    Penerapan Kebijakan Disiplin PNS

6.    Penerapan Kode Etik Khusus

7.    Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik

8.    Penerapan Whistle Blower System Tindak Pidana Korupsi

9.    Pengendalian Gratifikasi

10.  Penanganan Benturan Kepentingan (conflict of interest)

11.  Kegiatan Pendidikan/Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi

12.  Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP

13.  Kebijakan Purna Tugas

14.  Pelaporan Transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK

15.  Promosi Jabatan secara terbuka

16.  Rekruitmen scara terbuka

17.  Mekanisme Pengaduan Masyarakat

18.  E-Procurement

19.  Pengukuran kinerja Individu, dan

20.  Keterbukaan Informasi Publik

Sedangkan 8 (delapan) Indikator Proses sebagai berikut :

 

Setelah melakukan berbagai persiapan selama hampir 2 (dua) minggu, saat penilaian pun tiba, tepat di hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, Tim Penilai Internal dari Itjen dan Setjen Kemenkeu dan Tim dari KPP Pratama Bojonegoro berkumpul di Ruang Rapat.

            Acara tersebut dibuka oleh Kepala KPP Pratama Bojonegoro, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Tim KPP Pratama Bojonegoro telah berusaha secara maksimal melengkapi dokumen yang diperlukan untuk memenuhi indikator-indikator proses maupun hasil.

            Tim Penilai Itjen Kemenkeu yang dipimpin oleh Bapak Wahyu, menyampaikan bahwa mereka mengapresiasi usaha teman-teman di KPP Pratama Bojonegoro hingga semua indikator bisa terpenuhi. Detik-detik menjelang pengumuman hasil penilaian (tampak pada gambar).

 

Setelah melakukan penilaian dengan pemeriksaan dan penelitian dokumen, nilai Indikator Proses adalah sebesar 97% (dari batas minimal nilai adalah 75%). Sedangkan untuk Indikator Hasil diperoleh nilai sebagai berikut :

Dengan pencapaian nilai tersebut KPP Pratama Bojonegoro dinyatakan memadai untuk diusulkan sebagai salah satu institusi yang berpredikat WBK / WBBM, namun untuk mendapatkan predikat tersebut kerja keras Tim KPP Pratama Bojonegoro tidak berhenti sampai disini, karena masih ada penilaian yang akan dilakukan oleh pihak eksternal yaitu tim dari Kemenpan & RB, Ombudsmen RI dan KPK.

Tetap Semangat ! tugas belum selesai mari kita tuntaskah langkah.

KPP Pratama Bojonegoro menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK / WBBM).