Seri Ulasan PPN : STP PASAL 14(4)

Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak dengan kriteria dibawah ini masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

1. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;

2         2. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur    

               pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak  

               Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:

a.  Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau

b.   Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran; dan

3      3. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.

Dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dinyatakan bahwa :

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

• a.        nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena  Pajak atau Jasa Kena Pajak;

• b.       nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

• c.        jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;

• d.       Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

• e.       Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

• f.         kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

• g.    nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.